Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengapresiasi pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Utara cukup baik meskipun masih adanya beberapa kendala yang di hadapi.

Menurut Melchias, kendala yang dihadapi itu ialah masih kurangnya satuan kerja (satker-satker) di Badan Pusat Statistik (BPS) itu sendiri."Masih ada 4 Kabupaten yang belum memiliki kantor perwakilan, padahal sangat penting karena kita sangat bergantung pada data-data BPS itu sendiri," ungkapnya.

Dari sisi bantuan pemerintah pusat, Melchias mengatakan,  cukup besar memberi dana berjumlah Rp 8,7 triliun dan APBD lebih dari Rp 10 triliun."Saya rasa ini perlu perhatian yang cukup baik dari pemerintah pusat terhadap Pemda Sulut,dan kita juga berharap dengan banyaknya anggaran yang di berikan kepada provinsi ini akan bisa menumbuhkan ekonomi dan menekan angka kemiskinan dan juga menekan pengangguran,"ujar politikus F-Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I  setelah pertemuan dengan BI,BPS,BAPPEDA Provinsi Sulut,Kemenkeu dan PT SMI di Gedung kanwil BI kota Manado

Politisi Golkar ini mencatat bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) di Sulut lebih dari 150 persen loan nya lebih besar dari dana pihak ketiga. Kondisi ni beresiko terhadap liquiditas, karena itu diharapkan kepada BI dan OJK agat memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

"Jika terjadi liquiditas, akan menjadi problem terhadap bank yang cukup besar. Apa lagi komposisi pinjaman itu lebih kepada sektor konsumtif, ini harus dijaga agar tidak ada hal-hal yang membahayakan," tekan dia.

Di sisi lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Februari 2016 mencapai 7,82 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding Agustus 2015 sebesar 9,03 persen atau mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2015 sebesar 8,69 persen.Dan Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 sebesar 5,50 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Sulut 6,40 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut di atas nasional.

"Banyaknya anggaran yang disalurkan untuk program-program pemerintah khususnya infrastruktur ini kan menyerap tenaga kerja. Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi mereka naik dan pengangguran menurun. Ini cukup baik dan harus diimbangi dengan kualitas pekerjaannya," pungkasnya.

Pimpinan Komisi XI DPR ini berharap agar pemerintah pusat harus merencanakan Cash Away yang benar dari sisi penerimaannya. "Harus tepat, tidak bisa dibikin sesuatu yang tidak tentu. Karena itu membuat kontraktor tidak ingin berbisnis lagi dengan pemerintah. Siapa yang akan mengerjakan proyek jika tidak ada kontraktor," katanya mengingatkan.(azka,mp) Foto: Azka/od.